HUBUNGAN INDONESIA – VANUATU DALAM PERMASALAHAN PAPUA BARAT (OPM)
2011-2014

Abstrak

Hubungan bilateral hanya melibatkan dua negara, karena bi artinya adalah dua maka bilateral hanya melibatkan dua negara.  Hubungan bilateraladalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara 2 Negara

Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran tumpang, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri.

Hubungan Indonesia dan Vanuatu

            Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Indonesia-Vanuatu tidak bisa dikatakan benar-benar baik. Beberapa kali Vanuatu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia terutama permasalahan Papua. Para politikus Vanuatu seringkali menggunakan isu Papua, dengan mendukung salah satu kelompok faksi politik OPM, yaitu WPNCL (West Papua National Council Liberation) untuk mendapat dukungan politik lokal. Hal ini sebenarnya diakui sendiri oleh mantan PM Vanuatu, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Vanuatu, Sato Kilman. Ia mengatakan, seperti yang dilansir oleh Vanuatu Daily Post pada 22 Mei 2012 yang antara lain menyebutkan: “Di Vanutu, masalah Papua telah dipolitisir dan digunakan oleh berbagai partai politik dan gerakan politik bukan untuk kepentingan orang Papua tetapi lebih untuk pemilu dan propaganda politik”.

Terhitung sejak PM Sato Kilman mundur, para politisi Vanuatu secara konsisten mendukung pergerakan WPNCL dalam isu Papua. Moana Carcasses Kalosil, mantan PM Vanuatu yang menggantikan Sato Kilman mendukung pemisahan diri Papua dari Indonesia. Moana, yang juga seorang keturunan Polinesia, ras minoritas di Vanuatu, menggunakan isu Papua untuk mendapatkan dukungan rakyatnya yang mayoritas satu ras dengan penduduk asli Papua, ras Melanesia. Sampai akhirnya Moana dilengserkan dan digantikan oleh PM Vanuatu saat ini, Joe Natuman. Sebagai anggota dari Partai Vanuaku Pati, Joe Natuman secara tradisional mendukung pemisahan Papua dari Indonesia. Ideologi Vanuaku Pati yang cenderung berkonsep Melanesia Socialism, yaitu penyatuan negara-negara Ras Melanisia dengan Vanuatu sebagai pemimpinnya merupakan alasan utama Joe Natuman mendukung pemisahan Papua dari Indonesia.

Hal yang menarik adalah, PM  Joe Natuman menempatkan Sato Kilman sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinetnya. Hal ini menarik karena Sato Kilman, ketika menjadi Perdana Menteri Vanuatu, sangat tidak mendukng politisasi masalah Papua di negaranya. Sedangan Joe Natuman, dengan partainya Vanuaku Pati, sering menggemborkan konsep pemersatuan Ras Melanesia, dengan menggunakan isu Papua dan Kaledonia Baru. Menarik untuk melihat, kemana kebijakan pemerintahan Vanautu terkait hubungan dengan Indonesia di masa Joe Natuman ini. Dan arah kebijakan pun mulai terlihat, ketika Sato Kilman, beberapa hari lalu mengatakan bahwa pemerintah Vanuatu berencana membuka kantor Kedutaan Besar di Jakarta.

Pemerintah Vanuatu merencanakan pembatalan persetujuan pertahanan dengan Indonesia dan mendukung kemerdekaan bagi provinsi Papua. Langkah ini adalah satu dari rencana lainnya yang dinyatakan dalam rencana 100 hari pemerintahan baru yang dipimpin oleh perdana menteri Moana Carcasses.

Pemerintah Vanuatu sebelumnya memiliki hubungan hangat dengan Indonesia, dengan bantuan pelatihan dan pemberian perlengkapan bagi paramiliter dan polisi yang didapat dari Indonesia. Hubungan tersebut menyebabkan protes di Vanuatu, yang telah sejak lama merupakan tempat berlindung dari pengungsi dari Papua.

Moana Carcasses juga telah menjanjikan dukungan bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menjadi anggota penuh organisasi antar pemerintah Melanesian Spearhead Group. Beberapa rencana 100 hari lainnya termasuk pembentukan kementerian khusus untuk Perubahan Iklim, penanganan penyalahgunaan dana negara oleh pemimpin politik, dan audit atas skema yang membuka jalan bagi penanam saham dari Cina untuk memegang kewarga negaraan Vanuatu. Moana Carcasses menggantikan Sato Kilman, yang mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada bulan Mei lalu. Dirinya adalah warga negara naturalisasi pertama yang menjadi perdana menteri sejak kemerdekaan Vanuatu 32 tahun yang lalu dan juga ketua Partai Hijau Vanuatu. 

Beberapa media juga mengabarkan bagaimana keretakan hubungan Indonesia dengan Vanuatu, beberapa media tersebut mengungkapkan bahwa Vanuatu bukan hanya menuntut kemerdekaan Papua Barat, namun semua negara di Dunia.

Dalam dalam Viva news dunia misalkan, yang berjudul “Vanuatu Akui Otoritas RI di Papua, Tapi..”. Bertanggal Selasa, 20 Desember 2011, 16:05:

Pada 2010, Vanuatu mendukung resolusi mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. VIVAnews - Negara kepulauan Vanuatu di Samudera Pasifik telah sejak lama vokal mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua Barat. Kendati demikian, pemerintah Vanuatu menyatakan menghargai kedaulatan NKRI di Papua.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Vanuatu Alfred Carlot saat bertemu dengan Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011. Menurutnya, Vanuatu tidak hanya mendukung kemerdekaan di kawasan, tapi juga kemerdekaan di seluruh dunia.

Untuk masalah Papua, Carlot menegaskan, Vanuatu mengakui kedaulatan Indonesia. Carlot juga memuji otonomi khusus yang diberlakukan pemerintah Indonesia pada Papua dan Papua Barat sejak tahun 2007 lalu. Namun, Vanuatu akan membantu mendorong pelaksanaan otonomi yang lebih baik di tersebut.

"Kami mengakui otoritas Indonesia di Papua. Tapi, kami mendukung adanya kesepakatan otonomi yang lebih luas dari pemerintah Indonesia," kata Carlot.

Dukungan Vanuatu atas kemerdekaan Papua sebenarnya didasarkan pada solidaritas masyarakat Melanesia di kawasan itu. Dukungan ini diwujudkan dalam dukungan Vanuatu terhadap resolusi mendukung kemerdekaan Papua di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG), 2010 silam. MSG adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Dalam resolusi tersebut, Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat, mendukung gugus tugas baru urusan Papua Barat di MSG dan meratifikasi konvensi PBB soal status pengungsi di Papua Barat.

Namun pemerintah Vanuatu dianggap memiliki standar ganda oleh Vanuatu Free West Papua Association. Dalam sidang Dewan Umum PBB 2011, isu Papua Barat sama sekali tidak diangkat oleh Perdana Menteri Sato Kilman. Dalam pidatonya, Kilman hanya menyatakan tidak mengakui French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai bagian dari Perancis.

Kendati mendukung kemerdekaan Papua Barat, tapi Carlot mengatakan hal ini tidak akan mengganggu hubungan kerja sama dengan Indonesia yang baru saja dirintis. "Kami memang vokal terkait Papua, tapi kami (Indonesia-Vanuatu) akan tetap menjadi sahabat," kata Carlot.

Pada 2012, dalam media itoday, menyebutkan, Kondisi Papua yang tidak kondusif mendapat perhatian secara serius dari para politisi Australia, negara kawasan Pasifik dan Amerika Serikat.

Berdasarkan radioaustralia.net   menyebutkan, anggota Parlemen Australia dan negara-negara kawasan Pasifik mendukung kemerdekaan Papua. Beberapa perwakilan negara di antaranya Vanuatu, Selandia Baru, Papua New Guinea dan Australia telah diundang bergabung dalam International Parliamentarians for West Papua.

Sementara itu, Senator Partai Hijau Australia Richard Di Natale mengatakan pihaknya mengundang menteri-menteri di Australia dan seluruh Pasifik untuk ikut bergabung dalam forumt tersebut.

Ia mengatakan, lebih menginginkan banyak orang ikut bergabung dan berikrar bahwa rakyat Papua Barat berhak untuk menentukan nasib sendiri.

Vanuatu (Vanuatu posting harian, 5 Desember 2012)– pemerintah Vanuatu berikutnya, jika mosi tidak percaya terhadap PM Sato Kilman berhasil di parlemen, akan bekerja lebih dengan orang-orang Papua Barat dan Vanuatu bisa memotong hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Itu adalah pesan pejabat dan simpatisan Papua Barat dikatakan ketika bendera bintang kejora dikibarkan di Vete's markas di Port Vila untuk memperingati kemerdekaan Papua Barat sejak 1961.

Mantan kepala negara Mr Kalkot Matas Kelekele, Presiden Melanesia partai progresif (MPP) dan mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barak Sope, Presidendari Graon dan Jastis Partai (GJP) MP Ralph Regenvanu, mantan Menteri luar negeri MP Joe Natuman, MPP Malekula MP Sai Esmon, Dr John Ondawame, Papua Barat blak-blakan pemimpin Andy Ayamiseba, dan anggota dari hirarki Vete hadir semua pada tanggal 1 Desember.

Mantan Presiden Matas Kelekele yang dilaporkan mengatakan kepada Presiden Indonesia ia masih berdoa untuk orang Melanesia di Papua Barat mengatakan "kolonisasi oleh orang Indonesia kepada Papua Barat dosa."

(http://radiosuaradogiyaifm.blogspot.com/2012/12/pejabat-vanuatu-mengulangi-dukungannya.html)

Pada tahun 2013, hubunngan Indonesia dengan Vanuatu semakin tegang, menyusul pernyataan mantan PM Vanuatu yang menolak hadiah dari Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam media Suara Pembaharuan. Mantan Perdana Menteri dan anggota parlemen Vanuatu, Barack Sope, menuntut pemerintah negara tersebut untuk menolak hadiah seribu seragam polisi dari pemerintah Indonesia. 

Hadiah tersebut diberikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema, dalam pertemuan pertamanya dengan Presiden Lolu Johnson Abil. Vanuatu selama ini sering menjadi tempat mengungsi oleh banyak warga Provinsi Papua Barat. Barack Sope mengatakan kepada program Radio bahwa hadiah ini adalah usaha pemerintah Indonesia untuk mempengaruhi warga Vanuatu, yang disebut Ni-Van, dalam pendapat mereka mengenai provinsi tersebut. "Banyak darah sudah ditumpahkan di Papua Barat yang ditumpahkan oleh militer Indonesia," katanya.  "Bagaimana Indonesia bisa menolong warga Melanesia di Vanuatu dan tempat-tempat lainnya, kalau mereka juga membunuh warga Melanesia di Papua Barat. Kami tidak bisa terima hal itu,” katanya. 

"Mereka harus memperbaiki situasi Hak Asasi Manusia, mereka harus memperbaiki situasi kolonialisasi di Papua Barat, yang mereka belum lakukan, dan tolak untuk lakukan. Yang kami lakukan di Vanuatu adalah kemunafikan. Kami bilang satu hal, tapi bertindak yang lain," lanjutnya. 

Hal tersebut juga diberitakan oleh media Okezone.com, pada hari Rabu 27 Februari 2013. PORT VILA - Mantan Perdana Menteri Vanuatu Barack Sope mendesak Pemerintah Vanuatu agar menolak hadiah berupa seragam polisi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Hadiah itu diberikan oleh Duta Besar RI Riphat Kesoema yang baru ditunjuk untuk menjadi utusan Indonesia untuk Vanuatu. Dubes Riphat yang juga bertugas sebagai Dubes RI untuk Australia, menyerahkan surat kepercayaannya ke Presiden Vanuatu Lolu Johnson Abil kemarin. Dubes Riphat juga memberikan Pemerintah Vanuatu sebuah hadiah berupa seragam polisi. Sope langsung meminta Pemerintah Vanuatu menolak pemberian hadiah itu. Sope justru menyinggung, hadiah itu simbol yang berkaitan dengan tragedi berdarah di Papua Barat. "Banyak darah yang sudah ditumpahkan di Papua Barat dan militer Indonesiabertanggung jawab atas hal itu," ujar Sope dalam Radio Pasific Beat, Rabu (27/2/2013).

"Bagaimana bisa Indonesia membantu warga Melanesia di Vanuatu dan wilayah lainnya, bila mereka juga membunuh warga Melanesia di Papua Barat. Kami tidak bisa menerima hal itu," tegasnya. Sope menyebut tragedi di Papua Barat sebagai tragedi pelanggaran HAM. Mantan kepala pemerintahan Vanuatu itu juga mengatakan bahwa Indonesiaharus menyelesaikan masalah-masalah HAM di Papua Barat. Secara tidak langsung, Sope menyebut kasus Papua Barat itu sebagai kasus kolonialisme. Dan Indonesia dinilai enggan mengatasi hal itu.

Babak Baru Hubungan Indonesia-Vanuatu

Sato Kilman diundang dalam pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) 2014 di Nusa Dua Bali, yang diadakan tanggal 10-11 Oktober 2014 lalu, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Vanuatu. Pertemuan tersebut adalah pertama kalinya delegasi Vanuatu diundang, selama BDF sudah berlangsung sebanyak 7 kali dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi Sato Kilman.

Dalam pertemuan yang mengusung tema “Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century” itu, Sato Kilman menyampaikan kesannya bahwa ia terkesima dengan pertemuan ini, karena BDF berbicara mengenai masalah utama di wilayah Pasifik dan Asia serta isu global. Selain itu, para pemimipin negara yang datang membagikan pengalaman dan perkembangan demokrasi di negaranya masing-masing. Sato Kilman berpendapat bahwa negaranya, Vanuatu, akan terus mendukung forum ini karena ingin terus berkontribusi bagi keadaan sosial ekonomi di Pasifik. Di sela-sela pertemuan BDF tersebut, Sato Kilman juga mengatakan bahwa pihaknya berencana membuka kantor Kedutaan Besar Republik Vanuatu di Indonesia, untuk lebih mempererat hubungan diplomatic kedua negara. Sato mengatakan bahwa Indonesia adalah patner strategis bagi Vanuatu karena kedua negara berada pada kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, Indonesia tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, maka pemerintah Vanuatu merasa negara itu harus terlibat dalam sejumlah kerja sama dengan Indonesia.

Keinginan Sato Kilman untuk membuka Kantor Kedutaan Besar Vanuatu di Indonesia ini, bisa jadi merupakan sinyal baik perkembangan hubungan Indonesia-Vanuatu menuju ke arah yang lebih positif, dimana kedua pihak saling menjaga kedaulatan negara masing-masing.

Implikasinya Terhadap Permasalahan Papua

Vanuatu, yang merupakan satu-satunya negara yang terang-terangan mendukung OPM, khususnya faksi politik kelompok WPNCL memiliki posisi yang sangat unik. Kondisi perpolitikan di negara ini, mempengaruhi pandangannya terhadap isu Papua. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Joe Natuman, PM Vanuatu saat ini, secara tradisional mendukung pemisahan Papua dari Indonesia karena ideologi partainya, Vanuaku Pati, yang cenderung mengusung konsep Melanesia Socialism. Pertanyaannya adalah, mengapa Joe Natuman memilih Sato Kilman sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinetnya, sedangkan Sato Kilman sangat berbeda pandangan dengannya? Hal ini sangat terkait dengan sistem perpolitikan Vanuatu yang sangat rentan.

Vanuatu adalah negara dengan sistem pemerintahan yang bersifat Demokrasi Parlementer dengan Perdana Menteri dipilih oleh mayoritas electoral college, pemerintah Vanuatu dapat dijatuhkan bila mendapat mosi tidak percaya bila mengeluarkan kebijakan yang tidak populis di mata rakyatnya yang direpresntatifkan dalam perwakilan di Parlementer. Hal itu terjadi ketika pada pertengahan 2014 lalu, PM Vanuatu Moana Carcasses Kalosil lengser dari jabatannya setelah memimpin hanya selama 13 bulan. Sebagai seorang pemimpin yang berasal dari minoritas (Polinesia) dibandingkan mayoritas rakyat Vanuatu yang keturunan Malenesia, Moana telah melakukan banyak hal untuk memikat rakyatnya dalam usaha untuk melanggengkan kekuasaannya, salah satunya adalah dengan menggunakan isu Papua sebagai salah satu kebijakan luar negerinya. Setelah dilengserkan, dan digantikan oleh Joe Natuman sebagai Perdana Menteri, Moana Carcasses mengorganisir kelompok oposisi terhadap pemerintahan Joe Natuman. Beberapa minggu lalu, atau sekitar hanya 2 bulan setelah pemerintahan Joe Natuman, Moana Caracasses menghimpun suara untuk menggulingkan Joe Natuman. Usaha tersebut gagal, karena Moana yang sebelumnya mengklaim sudah mendapat 29 suara dari 52 anggota parlemen ternyata hanya mendapat 21 suara.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan pemerintah Vanuatu menghindari pelengseran oleh parlemen lewat mosi tidak percaya, sedikit banyak dipengaruhi oleh pengaruh pemerintah Vanuatu terhadap anggota parlemen. Saya melihat, keberhasilan kabinet Joe Natuman menghindari upaya pelengseran dari parlemen sedikit banyak dipengaruhi keberadaan Sato Kilman dalam kabinet mereka. Pengaruh Sato Kilman terhadap parlemen Vanuatu terlihat ketika masa Sato Kilman menjadi PM Vanuatu. Ia berhasil mempertahankan pemerintahannya dari upaya pelengseran selama 2 tahun. Besar kecilnya pengaruh Sato Kilman dalam kabinet yang dipimpin oleh Joe Natuman saat ini akan terlihat pada komitmen Pemerintah Vanuatu kepada Indonesia terkait permasalahan Papua. Rencana pertemuan 3 kelompok dari faksi politik OPM, yaitu WPNCL, KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) yang disponsori oleh pemerintah Vanuatu Desember nanti bisa menjadi tolak ukur komitmen pemerintah Vanuatu untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia seperti yang dikatakan Sato Kilman. Bila pemerintah Vanuatu tetap mengadakan pertemuan tersebut, maka komitmen pemerintah Vanuatu tidak layak untuk dipercaya.

Daftar Rujukan

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/273592-vanuatu-akui-otoritas-ri-di-papua--tapi--

http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_bilateral

http://politik.kompasiana.com/2014/10/15/babak-baru-hubungan-indonesia-vanuatu-dan-implikasinya-dalam-permasalahan-papua-695822.html

http://news.okezone.com/read/2013/02/27/411/768399/eks-pm-vanuatu-tak-suka-dengan-hadiah-pemberian-ri

http://radiosuaradogiyaifm.blogspot.com/2012/12/pejabat-vanuatu-mengulangi-dukungannya.html

http://sp.beritasatu.com/internasional/mantan-pm-vanuatu-tolak-hadiah-dari-indonesia/31500

http://www.itoday.co.id/politik/politisi-australia-dan-pasifik-dukung-kemerdekaan-papua

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-13/vanuatu-akan-batalkan-perjanjian-pertahanan-dengan-indonesia-dukung-papua/1115698

http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2006/03/27/531/SUAKA-WARGA-PAPUABahkan-Vanuatu-Dukung-Papua-Merdeka