PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU Berbagai Kebijakan Awal Pemerintah Orde Baru

BAB I ,,, PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Berbagai Kebijakan Awal Pemerintah Orde Baru

1. Melaksanakan Pemilu

q  Pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997.

q  Dilakukan penyederhanaan sistem kepartaian dengan melakukan tekanan politik yang besar . Hanya ada tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Perjuangan Indonesia.

q  Tidak ada kekuatan oposisi dalam pemerintahan.

q  Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi seluruh organisasi politik, sosial, dan kemasyarakatan.

2.            Repelita

q  Pola Dasar Pembangunan Nasional, artinya pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

q  Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang merupakan arah dan strategi pembangunan jangka panjang, dengan jangka waktu 25-30 tahun dan disusun berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional.

q  Pola Umum Pembangunan Lima Tahun menggariskan arah kebijaksanaan pembangunan dalam lima tahun.

Trilogi Pembangunan

1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Perkembangan Penduduk Indonesia

1. Pertumbuhan Penduduk dan Program KB

Ø  Penerapan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatasi ledakan penduduk. 

2. Mobilitas Sosial Penduduk

Ø  Urbanisasi terjadi karena perkembangan daerah perkotaan yang sangat cepat.

                Dampak postif : terpenuhinya tenaga kerja di berbagai sektor industri dan bahan baku industri, serta terjadi akulturasi kebudayaan dari penduduk di berbagai daerah.

                Dampak negatif : timbulnya kriminalitas, pengangguran, perkampungan kumuh, gelandangan, prostitusi, penetrasi kebudayaan dari kota ke desa, serta keluarnya sumber daya produktif dari desa ke kota.

Ø  Emigrasi yang biasa dilakukan para TKI. Di satu sisi TKI memberi devisa tinggi bagi negara, tetapi di sisi lain membawa masalah sosial.

Ø  Transmigrasi yang dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk di luar Pulau Jawa.

3. Pendidikan dan Pertumbuhan Elit Intelektual

                bidang ini mengalami kemajuan pesat dengan dibangunnya sekolah-sekolah, dipekerjakannya guru, dan bertambahnya jumlah anak yang bersekolah.

1. Revolusi Hijau

Ø  Merupakan revolusi produksi biji-bijian dari berbagai hasil penelitian ilmiah untuk menemukan benih unggul baru.

Ø  Intensifikasi adalah penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal.

Ø  Ekstensifikasi artinya perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Program ini terutama dilakukan di luar pulau Jawa yang masih sangat luas wilayahnya.

2.            Peningkatan Ekspor

Ø                  Indonesia  mempunyai komoditas andalan pada tahun 1980-an, yaitu minyak dan gas bumi.

Ø  Komoditas lain yang mempunyai nilai ekspor sangat besar adalah kayu, tekstil, plastik dan karet, produk nabati, dan logam tidak mulia.

Ø  Tingginya nilai ekspor tidak membuat devisa meningkat. Ekspor kayu membuat gundul hutan karena reboisasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hasil pengusahaan hutan yang masuk ke dalam kas negara hanya sekitar  10 %. Sisanya dinikmati para pemegang HPT dan pengusaha asing.

Perlawanan dan Gerakan Integrasi

1. Peristiwa Malari (Malapetaka Januari 1974)

Ø  Dilatarbelakangi ketidakadilan sistem ekonomi di Indonesia. Merupakan aksi para mahasiswa yang tidak senang dengan dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Ketidaksenangan terjadi pada waktu kunjungan PM Jepang, Kakuei Tanaka di Jakarta (14-17 JAnuari 1974).

2. Kerusuhan Berlatar Belakang Sara

Ø  Keberagaman penduduk Indonesia merupakan kekayaan budaya nasional, tetapi juga titik lemah bagi persatuan bangsa. Misalnya adalah peristiwa 5 Agustus 1973 di Bandung dan peristiwa Solo 17 September 1992.

2. Integrasi Timor-Timur 17 Juli 1976

Ø  Proses dekolonisasi Timor-Timur ke dalam NKRI yang sebelumnya merupakan jajahan Portugal.

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri yang dianut Republik Indonesia adalah bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau politik negara asing atau blok negara-negara tertentu. Aktif artinya dengan sumbangan nyata giat mengembangkan kebebasan, persahabatan, dan kerja sama internasional.

Pelaksanaannya

1. Aktif kembali sebagai anggota PBB pada tahun 1966.
2. Menyehatkan hubungan dengan negara dan organisasi internasional lain.
3. Memperkuat kerja sama regional dan internasional.

Kebijakan meningkatkan peran dan kerja sama regional dan internasional

v  Turut serta dalam keanggotaan ASEAN.

v  Mengirimkan kontingen Garuda Indonesia.

v  Berperanan dalam KTT Nonblok.

v  Berperanan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

v  Aktif dalam PBB, misal Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi ketua Sidang Umum PBB (1974).

Kegagalan Orde baru

1. Kegagalan Pembangunan

q  Keberhasilan pembangunan itu dalam pelaksanaannya dinodai oleh praktik-praktik KKN yang menguntungkan keluarga Presiden Soeharto dan kroninya.

q  Banyaknya hutan gundul yang diekploitasi demi keuntungan dari ekspor kayu.

q  Banyaknya beban hutang akibat pembangunan.

2. Kesenjangan Sosial

q  Transformasi sosial masyarakat berjalan lamban yang disebabkan kuatnya katup yang menutup akses masyarakat dalam lapangan sosial.

q  Terjadi diskriminasi antara kaya dan miskin serta  pusat dan daerah dalam pemerataan hasil pembangunan

3.            Kondisi Politik dan Pemerintahan

q                  Pemerintahan cenderung sentralistik, represif, dan otoriter karena mengedepankan pendekatan keamanan dan stabilitas.

q  Pemerintah mensiptakan mayoritas tungga dengan adanya Golkar.

q  Pemerintah anti oposisi.

q  Dilaksanakannya dwifungsi ABRI.

q  Banyak terjadi gerakan penentangan dan disintegrasi, misalnya GAM, OPM, dan integrasi Tim-Tim.

BAB II Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi

Reformasi didefinisikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, dan agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam bahasa Inggris reformasi atau reformation senada dengan hal di atas. ”Reformation is a great change for the better in social, religious or political affairs”

Revolusi dijalankan untuk melakukan perubahan ketatanegaraan (baik pemerintah maupun keadaan sosial) yang dijalankan dengan kekerasan (kekuatan fisik).

 Antara reformasi dan revolusi dapat dibedakan berdasarkan media dan cara yang ditempuh.

Kondisi Pemerintahan Masa Orde Baru

1.  Bidang Ekonomi

Ø  Program-program pembangunan ekonomi  berhasil.

Ø  Harga minyak melonjak.

Ø  Muncul gedung-gedung pencakar langit yang megah, jalan layang dan jalan tol yang saling bertautan, mobil-mobil mewah baik dinas maupun pribadi di kota-kota besar.

Ø  Sampai tahun 1980-an Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Ø  Pada tahun 1971-1981 tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar sekitar 7,7%.

Ø  Pada tahun 1981 Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia.

Ø  Perusahaan asing dituntut melatih penduduk lokal agar terjadi tranfer teknologi.

Ø  Indonesia berhasil mengembangkan industri pesawat terbang, yaitu Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Ø  Terjadi praktik KKN yang menyebabkan berbagai bidang dikuasai oleh sekelompok orang.

Ø  Pada tahun 1986 terjadi penurunan harga minyak dunia yang mengakibatkan devisa ekspor minyak Indonesia menurun.

Ø  Terjadi utang luar  negeri yang cukup tinggi. Sebagian besar hutang tersebut berbentuk Yen Jepang dan Dollar Amerika Serikat.  Saat nilai rupiah melemah, utang luar negeri mencapai 51.415 dolar Amerika Serikat.

Penyebab Munculnya Reformasi

1.            Kekuasaan Soeharto terlalu lama (1966-1998) sehingga terjadi penyelewengan.

2.            Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 selalu disalahgunakan untuk kepentingan golongan. Salah satunya dilakukan dengan money politics dan KKN.

3.            Politik sentralistik mengakibatkan kepentingan daerah terabaikan.

4.            Adanya pengekangan kehidupan politik sehingga kedaulatan rakyat hanya berada di golongan tertentu.

Agenda Reformasi

1              Adili Suharto dan kroninya

2.            Amandemen UUD 1945

3.            Penghapusan Dwifungsi ABRI

4.            Otonomi daerah yang seluas-luasnya

5.            Supremasi hukum

6.            Pemerintahan yang bersih dari KKN

Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

TUNTUTAN REFORMASI DAN JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah melakukan refomasi tahun 1998. Reformasi yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk menciptakan negara yang makmur, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tuntutan reformasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada dasarnya dikarenakan oleh krisis dalam tubuh negara yang tidak kunjung reda. Tuntutan reformasi dalam bentuk unjuk rasa dan berbagai kerusuhan tidak mampu lagi dikendalkan oleh pemerintah Orde Lama, sehingga membuat jatunhya pemerintahan ini.

A.    Pengertian Reformasi

Sebelum anda mengenal reformasi, pastinya anda telah mengenal bagaimana pemerintahan Orde Baru. Pada Masa Orde Baru pembangunan nasional yang digaungkan oleh pemerintah ternyata menyimpan banyak penyimpangan. Orientasi pembangunan hanya ditekankan secara fisik semata, tetapi gagal dalam membangun karakter dan mental bangsa. Semua penyimpangan ini terakumulasi dalam banyak penyimpangan. Wacana reformasi menyeruak. Indonesia mulai menjajaki fase baru perubahan dalam sebuah masa yang dinamakan Orde Reformasi.

Perubahan yang dasar atas paradigm baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kea rah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan hukum maka seluruh rakyat yang mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang kea rah yang lebih baik.

B.     Tujuan Reformasi

Melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis, bahwa Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan negara yang makmur, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atas kesadaran itu, rakyat secara bersama-sama dengan dipelopori oleh para mahasiswa dan para cendikiawan mengadakan suatu gerakan yang dikenal sebagai Gerakan Reformasi. Tujuan Gerakan Reformasi adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik dan hukum.

1.      Reformasi di bidang politik

Inti reformasi politik adalah demokrasi, mengembalikan dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Satu di antara tuntutan demokratisasi adalah dihapuskannya Paket Lima Undang-Undang Politik, yang meliputi :

a.       UU Kepartaian yang harus mengenal dua partai politik dan satu Golkar

b.      UU Pemilu (yang tidak luber dan jurdil)

c.       UU tentang asas tunggal bagi partai politik dan organisasi masa

d.      UU tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD

e.       UU tentang referendum bila akan diadakan perubahan UUD 1945

Dalam upayanya reformasi di bidang politik ini termasuk dihapuskannya Dwifungsi ABRI dan terjaminnya kebebasan berbicara serta mengeluarkan pendapat bagi rakyat termasuk kebebasan pers.

2.      Reformasi bidang ekonomi

Reformasi ekonomi meliputi penurunan harga, stabilitas rupiah, restrukturisasi perbankan, penghapusan monopoli dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ekonomi

3.      Reformasi bidang hukum

Supremasi hukum harus ditegakkan, karena semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan.

C.     Faktor-faktor yang mendorong reformasi

Faktor-faktor kuat yang mendorong masyarakat dala mengeluarkan tuntutan reformasi adalah krisis yang terjadi secara besar-besaran sehingga mempengaruhi stabilitas di segala bidang kehidupan di Indonesia.

·         Krisis ekonomi

ü  Sejak bulan Juli 1997, nilai tujar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat jatuh merosot dengan cepat.

ü  Dunia perbankan dilanda kredit macet yang parah. Hal ini justru dialami bank milik pemerintah (Bank BUMN).  Banyak bank di Indonesia menerima dana Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia tidak mampu mengelola dengan baik

ü  Pelaku ekonomi panic dan berjalan tanpa arah. Keadaan ekonomi terutama di sector riil seperti usaha produksi, distribusi dan perdagangan banyak yang macet. Laju penurunan ekpor menurun tajam.

ü  Kinerja dunia usaha mengalami ketidakpastian. Berbagai agenda politik dan ekonomi tidak ada kepastian. Bahkan berbagai kerusuhan semakin marak dan meluas. Akibatnya krisis, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya dan hal ini menimbulkan pengangguran.

ü  Laju inflasi meningkat. Laju ini pada tahun 1996 tercatat meningkat sebesar 6,4 %. Kaum penerima upah atau gaji pada setiap bulannya, tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

·         Krisis politik

ü  Kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang politik selalu menguntungkan Golkar dan merugikan partai politik, mayoritas tunggal dengan kemenangan Golkar adalah demi kelangsungan pembangunan nasional

ü  Pelaksaan demokrasi tidak berjalan semestinya. Pemilu yang sering dilaksanakan tidak terlaksana secara jujur dan adil.

ü  Kedaulatan rakyat hanya ditangani oleh sekelompok tertentu bahkan leboh banyak dipegang oleh para penguasa.

ü  Penyimpangan ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap petinggi-petinggi negara

ü  Ketidakpercayaan diperparah dengan semakin berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotimse yang dilaksanakan secara terselubung.

D.    Jatunya Pemerintaha Orde Baru

Menjelang siding umum MPR, tuntutan agar Presiden Soeharto tidak lagi dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden kian marak. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa suara-suara kritis yang menuntut perubahan tersebut tidak mendapat jawaban seperti yang diharapkan. Golkar sebagai pemenang pemilu 1997 mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden periode 1998—2003. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui Sidang MPR (1—11 Maret 1998) ternyata tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi Indonesia. Bahkan, memperparah gejolak krisis. Gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan tuntutan gerakan reformasi. Tuntutan itu adalah

1.      Bubarkan Orde Baru dan Golkar

2.      Hapuskan Dwifungsi ABRI

3.      Hapuskan KKN

4.      Tegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM)dan demokrasi

Tuntutan gerakkan reformasi oleh mahasiswa mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998, ketika aksi mereka menimbulkan bentrok dengan pihak aparat keamanan hingga terjadi peristiwa tragis yaitu Tragedi Trisakti. Dalam peristiwa itu, 4 orang mahasiswa Trisakti tewas dan puluhan orang lainnya luka parah. Keempat mahasiswa yang terbunuh adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa ini patut menjadi tokoh dan pantas dicatat sebagai bagian dari sejarah reformasi seperti halnya Arief Rachman Hakim yang tewas pada peristiwa aksi tahun 1966.

Pada tanggal 13—14 Mei 1998 terjadi kerusuhan selama dua hari berturut-turut, sebagai buntut dari peristiwa berdarah Tragedi Trisakti. Kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa dan harta benda terjadi dengan sasaran amuk massa berupa pembakaran dan penjarahan pertokoan milik warga Cina keturunan beserta gedung-gedung pusat perbelanjaan lainnya. Amuk masa ini menyebabkan kerugian triliunan rupiah, hilangya nyawa dan luka traumatic bagi warga keturunan Cina.

Pasca peristiwa Trisakti dan kerusuhan masa tersebut, kemudian memicu gerakan mahasiswa yang berpusat di Jakarta untuk mulau melancarkan aksi yang lebih besar. Mereka mengarahkan perhatian utama kepada wakil-wakil rakyat di DPR/MPR RI. Mahasiswa pun beratangan ke gedung DPR/MPR RI dengan tuntutan utama, yaitu segera dilakukan Sidang Istimewa(SI) MPR dan pencabutan mandate MPR kepada Presiden Soeharto. Sejak 18 Mei, kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai universitas berdatangan untuk menduduki gedung DPR/MPR RI. Dengan semakin kuatnya tuntutan mahasiswa tersebut, maka pada tanggal 20 Mei 1998 pimpinan DPR berdasarkan hasil konsultasi memutuskan akan menggelar Sidang Istimewa (SI) MPR jika presiden tidak mengundurkan diri. Keputusan untuk menggelar SI MPR ini merupakan puncak aspirasi mahasiswa yang juga mewakili rakyat Indonesia untuk menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah dijabatnya selama 32 tahun.

Menanggapi hal tersebut Presiden Soeharto berupaya membentuk komite reformasi, perubahan cabinet, tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.05 pagi, di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan berhenti, setelah 32 tahun, 7 bulan, dan 3 minggu massa kekuasaannya sebagai presiden RI. Kedudukan presiden selanjutnya digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie.

1.  Krisis Politik

Ø  Diawali dengan kemenangn Golkar kesekian kalinya pada Pemilu 1997.

Ø  Diangkatnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003.

Ø  Formasi kabinet menteri terdiri dari orang-orang yang dianggap  tidak cukup kompeten dalam bidangnya.

2.  Krisis Ekonomi

Ø  Diawali adanya krisi Asia pada bulan Juli 1997.

Ø  Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Ø  Banyak perusahaan melakukan PHK dan banyak bank yang dilikuidasi.

Ø  Angka penganguran meningkat tajam.

Ø  Harga barang-barang melambung tinggi.

3.  Krisis Sosial

Ø  Terjadi rekayasa dalam bidang peradilan.

Ø  Angka kriminalitas meningkat, bahkan terjadi penjarahan di kota-kota besar dan perkebunan-perkebunan.

Ø  Beban rakyat semakin tinggi dengan naiknya TDL dan BBM.

Ø  1.            5 Mei 1998          :               Senat mahasiswa datang ke gedung DPR/MPR RI.

Ø  2.            12 Mei 1998        :               Terjadi peristiwa Trisakti.

Ø  3.            13 – 14 Mei         :               Terjadi kerusuhan di jakarta dan beberapa kota lainnya.

Ø  4.            15 Mei  :               Presiden Soeharto kembali dari KTT G-15 di Kairo.

Ø  5.            17 Mei :               Muncul ide mempercepat pemilu dari Nurcholis Majid dan Sekretaris Negara Saadilah Mursyid

Ø  6.            18 Mei :               Mahasiswa memutuskan tinggal di Gedung DPR/MPR RI.

                                :               Pimpinan DPR/MPR, Harmoko, menghimbau Presiden Soeharto mundur

                                :               Panglima ABRI Jenderal Wiranto memberi tanggapan bahwa himbauan Harmoko merupakan pendapat individu yang disampaikan secara kolektif.

Ø  7.            19 Mei :               Presiden Soeharto membentuk Komite Reformasi, mempercepat pemilu, dan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden.

Ø  8.            20 Mei  :               Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan melakukan aksi damai (Yogakarta) dan demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar.

Ø  9.            21 Mei  :               pada sekitar pukul 10.00 WIB, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie.

Masa Pemerintahan B.J. Habibie

q  Membuka ruang bagi kebebasan termasuk kemerdekaan berserikat dan kebebasan pers.

q  Membebaskan para tahanan politik (tapol) Orde Baru.

q  Memberi peluang berlangsungnya pemilu yang demokratis pada tahun 1999.

q  Lembaga kepresidenan lebih longgar menerima kritik .

q  Dikeluarkannya UU No 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa.

q  Dilakukan reformasi di dalam tubuh ABRI dan munculnya pendapat tentang penghapusan dwifungsi ABRI.

q  Lepasnya Timor-Timur dari NKRI.

q  Lambannya proses peradilan Soeharto.

q  Munculnya 3 UU tentang partai politik yang mendorong munculnya berbagai partai politik hingga 48 partai.

q  Menguatknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga Rp. 7.000;

q  Ditolaknya pertanggungjawaban B.J. Habibie oleh MPR.

Kebijakan Pemerintahan Habibie

1.            Merekapitulasi perbankan.

2.            Merekonstruksi pemerintahan Indonesia.

3.            Merekapitulasi beberapa bank bermasalah.

4.            Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga dibawah Rp.10.000.

5.            Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF.

Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

q  Dibukanya hubungan dagang dengan Israel.

q  Dilakukan pemecatan terhadap beberapa anggota kbinet persatuan.

q  Adanya memorandum dari DPR berkaitan dengan kasus Buloggate dan Bruneigate.

q  MPR meminta sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban sebagai presiden.

q  Kebijakan yang kontroversial dan sikap mengganti anggota kabinet membuat pasar valas dan saham fluktuatif.

q  Presiden mengeluarkan Dekret Presiden untuk membubarkan MPR-DPR.

q  Kekuasaan Abdurrahman Wahid dicabut oleh Sidang Umum MPR dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri.

Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

q  Berdasarkan survei CESDA LP3ES, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Megawati rata-rata dibawah 50%.

q  Dalam penanganan masalah Aceh dan jaminan kebebasan pemerintahan cukup berhasil.

q  Pemerintah berhasil menarik investor luar negeri .

q  Pemerintah dinilai tidak optimal dalam pemberantasan KKN dan pengadilan HAM.

q  Pada akhir pemerintahannya, popularitas Megawati semakin menurun.

q  Pada pemilu presiden tahun 2004, Megawati gagal melaju menjadi presiden pada periode kedua.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

q  SBY menjadi Presiden RI didampingi oleh Yusuf Kalla.

q  Kinerja SBY-JK dinilai kurang optimal sehingga reformasi seakan berjalan di tempat.

q  Prioritas pembangunan ekonomi:

ü  Revitalisasi sektor pertanian, pedesaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

ü  Penguatan daya saing nasional.

ü  Percepatan iklim investasi yang sehat.

q  Pada tahun 2009, SBY kembali menjabat Presiden RI dengan Budiono sebagai wapres.

Lima Sektor Kebijakan Masa Reformasi

1.            Perluasan lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam dan luar negeri.

2.            Penyediaan kebutuhan barang-barang pokok sehari-hari.

3.            Penyediaan fasilitas umum seperti rumah, air minum, listrik dan bahan bakar, komunikasi, dan angkutan dengan harga terjangkau.

4.            Penyediaan ruang sekolah, guru  dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga yang terjangkau.

5.            Penyediaan klinik, dokter, dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau.

Perkembangan Sektor Sosial

1. Timbul  kerusuhan antaretnis, misalnya antara penduduk etnis Cina dengan pribumi atau pendatang Madura dan penduduk asli di Sambas.
2. Kerusuhan agama, misalnya di Ambon dan poso.
3. Kejahatan sosial, misalnya di Jawa Timur dan Malang, yaitu rumor tentang gerombolan berbahaya, berpakaian hitam ala ninja dan memiliki kekuatan supra natural.
4. Rumor dukun santet di Ciamis, Jawa Barat.
5. Gerakan separtais di Aceh, Timor-Timur, dan Papua (Irian Jaya).
6. Maraknya gerakan terorisme dan pemboman di Indonesia, mulai tahun 1998 di Plaza Atrium Senen.